MEDAN|GarisPolisi.com - Para pemimpin daerah di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar, yang meliputi Pematangsiantar, Simalungun, Batubara, Tanjung Balai, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan, sepakat untuk memperkuat sinergi dalam mengendalikan inflasi dan memperluas digitalisasi transaksi di daerah mereka.
Kesepakatan ini tercapai dalam pertemuan tingkat tinggi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diadakan di Hotel JW Marriot Medan pada tanggal Rabu, 22 Mei 2024.
Salah satu fokus utama dari pertemuan ini adalah meningkatkan kerjasama antar daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok yang stabil. Daerah yang surplus produksi akan memasok ke daerah yang mengalami defisit. Hal ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi.
Delapan daerah tersebut juga sepakat untuk mempercepat penerbitan dan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai alat pembayaran transaksi pemerintah daerah. Hal ini diharapkan dapat mempercepat transaksi dan meningkatkan efisiensi keuangan daerah.
Selain itu, para pemimpin daerah juga berkomitmen untuk mendorong perluasan digitalisasi transaksi di daerah mereka. Hal ini akan dilakukan melalui beberapa langkah, seperti, koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, BI, dan Bank Sumut untuk meningkatkan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait layanan pembayaran digital, khususnya untuk retribusi dan pajak daerah.
Meskipun upaya pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi transaksi di daerah-daerah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, para pemimpin daerah telah berkomitmen untuk terus mendorong berbagai upaya agar stabilitas harga bahan pokok dapat terjaga dan transaksi di daerah mereka dapat menjadi lebih efisien dan transparan. (Y4N.A)
0 Komentar