"Tentu kami siap mendukung pelaksanaan Pilkada untuk sama-sama menyukseskan pemilihan pemimpin bangsa kita," kata Fatoni saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera di Regale International Convention Center, Medan, Selasa (9/7/2024).
Pemprov Sumut telah mengalokasikan dana hibah kepada beberapa lembaga terkait, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp705 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp223 miliar, Polri Rp49 miliar, dan TNI sebesar Rp22 miliar.
"Untuk Kabupaten/Kota di Sumut, secara keseluruhan rata-rata sudah merealisasikan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)," tambah Fatoni.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turut memuji kinerja Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni. Ia memastikan bahwa NPHD Pemprov Sumut, baik untuk KPU, Bawaslu, TNI, maupun Polri, telah 100% terealisasi.
“Ini Pak Pj Gubernurnya (Fatoni) hebat, untuk KPU beres, Bawaslu beres, TNI beres, Polri juga beres, tepuk tangan untuk ini,” ujar Mendagri.
Mendagri menegaskan bahwa tugas pemerintah, khususnya pemerintah daerah (Pemda), dalam Pilkada serentak adalah menyiapkan anggaran agar Pilkada terlaksana dengan sukses. Selain itu, Pemda juga diminta untuk membantu fasilitasi keperluan lainnya seperti gudang, kantor, dan distribusi logistik.
Mendagri juga menyebut bahwa Provinsi Sumut merupakan wilayah dengan jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tertinggi di Sumatera, yaitu 11 juta jiwa. Ia meminta Pemerintah Daerah setempat untuk terus mendorong partisipasi pemilih di daerah masing-masing.
Senada dengan Mendagri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto meminta kepala daerah se-Pulau Sumatera, TNI, Polri, dan unsur masyarakat untuk bersinergi menyukseskan Pilkada serentak. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan selama pelaksanaan Pilkada.
Menkopolhukam juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada. Tugas-tugas ini mencakup menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, menjamin ketersediaan anggaran, menjamin hak pilih masyarakat, serta membentuk badan adhoc dan fasilitasi lainnya.
Tak ketinggalan, Menkopolhukam juga meminta Pemda untuk menghindari tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas hukum, politik, dan keamanan.
"Kita juga perlu melakukan pembinaan dan menjaga kerukunan antar-suku dan umat beragama," kata Hadi.
Rakor ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. (San)
0 Komentar